Karawang, JagatNusantara.co.id
Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dilakukan PT Nusantara Sakti (NSS) terhadap sejumlah pekerjanya menjadi sorotan Federasi Buruh Kerakyatan (FBK) bersama Serikat Pekerja NSS. Persoalan tersebut mencakup dugaan pemotongan upah yang tidak sesuai ketentuan, tidak didaftarkannya sejumlah pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 pekerja. Padahal, menurut keterangan pihak serikat, Dinas Ketenagakerjaan telah mengeluarkan anjuran agar tidak dilakukan PHK. Selain itu, sebagian pekerja disebut hingga kini belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya.
Persoalan semakin serius setelah muncul dugaan tindakan intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh oknum bagian legal PT NSS terhadap Ketua Serikat Pekerja NSS, Ajat Sudrajat, serta sejumlah anggota Serikat Pekerja NSS yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Dugaan tersebut menjadi perhatian FBK dan Serikat Pekerja NSS karena dinilai perlu ditindaklanjuti berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perusahaan disebut menggunakan alasan target pekerjaan tidak tercapai serta berakhirnya masa kontrak kerja sebagai dasar pemutusan hubungan kerja. Namun, keputusan tersebut menuai keberatan dari para pekerja yang menilai proses PHK harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menghilangkan hak-hak yang menjadi kewajiban perusahaan.
Sebanyak 17 pekerja yang terdampak PHK tersebut tergabung dalam Serikat Pekerja NSS. Perjuangan mereka mendapatkan pendampingan dan dorongan dari Federasi Buruh Kerakyatan (FBK) yang dipimpin oleh Ketua Umum Saripudin.
Ketua Umum Federasi Buruh Kerakyatan, Saripudin, menegaskan bahwa persoalan PHK yang menimpa 17 pekerja PT Nusantara Sakti harus mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, perusahaan tidak boleh mengabaikan hak-hak pekerja, terlebih apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan tanpa disertai penyelesaian kewajiban perusahaan.
"Kami dari Federasi Buruh Kerakyatan mengecam apabila benar perusahaan melakukan PHK secara sepihak tanpa memenuhi hak-hak pekerja. Ada 17 orang yang terdampak, dan mereka memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Jangan sampai pekerja kehilangan pekerjaan, tetapi hak-hak mereka justru diabaikan," tegas Saripudin.
Ia juga menyoroti dugaan adanya pemberangusan serikat pekerja atau union busting. Menurutnya, kebebasan berserikat merupakan hak pekerja yang dilindungi undang-undang sehingga tidak boleh ada tindakan perusahaan yang mengintimidasi ataupun merugikan pekerja karena memperjuangkan haknya.
"Jangan sampai perjuangan pekerja melalui serikat justru menjadi alasan munculnya tindakan yang merugikan mereka. Kebebasan berserikat dilindungi hukum. Kami akan mendorong agar dugaan pemberangusan serikat pekerja ini ditelusuri secara serius dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Lebih lanjut, Saripudin menegaskan bahwa persoalan yang dialami para pekerja tidak hanya berkaitan dengan PHK, tetapi juga menyangkut dugaan tidak dibayarkannya kompensasi, persoalan pemotongan upah sejak Oktober, dugaan pembayaran upah di bawah UMK Karawang, serta hak perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
"Kami meminta manajemen PT Nusantara Sakti segera bertanggung jawab dan menyelesaikan seluruh hak pekerja. Jangan hanya memberikan alasan target tidak tercapai atau masa kontrak berakhir, tetapi kewajiban perusahaan terhadap pekerja juga harus dipenuhi. Kami akan terus mendorong perjuangan 17 pekerja ini sampai ada penyelesaian yang adil," pungkas Saripudin.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja NSS, Ajat Sudrajat, menyampaikan keberatan atas tindakan PHK yang dilakukan PT Nusantara Sakti. Ia menilai perusahaan tidak menjalankan ketentuan regulasi pemerintah sebagaimana mestinya, terutama terkait kewajiban pemenuhan hak-hak normatif para pekerja yang terdampak.
"Kami menyayangkan PHK sepihak yang dilakukan PT Nusantara Sakti. Menurut kami, perusahaan tidak mengikuti regulasi pemerintah. Hak-hak normatif para korban juga tidak diberikan, baik berupa kompensasi maupun hak-hak ketenagakerjaan lainnya," ujar Ajat Sudrajat.
Ajat menjelaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pemutusan hubungan kerja, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah kewajiban perusahaan yang hingga kini dipersoalkan oleh para pekerja. Salah satunya adalah dugaan belum dibayarkannya uang kompensasi kepada pekerja yang mengalami PHK.
Selain itu, para pekerja juga mengeluhkan adanya persoalan pemotongan upah sejak Oktober yang disebut belum diselesaikan atau dikembalikan oleh perusahaan. Kondisi tersebut semakin menambah keberatan para pekerja karena menyangkut hak finansial yang seharusnya mereka terima.
Persoalan lainnya adalah dugaan tidak terpenuhinya hak normatif berupa kepesertaan dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan. Para pekerja mempertanyakan tanggung jawab perusahaan dalam memberikan perlindungan jaminan sosial selama berlangsungnya hubungan kerja.
Tidak hanya itu, PT Nusantara Sakti juga disorot terkait dugaan pembayaran upah pekerja di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang. Dugaan tersebut menjadi perhatian Serikat Pekerja NSS karena upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025, UMK Kabupaten Karawang tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp5.886.853 per bulan. Ketentuan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2026 bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, dengan memperhatikan pengecualian yang diatur bagi usaha mikro dan kecil.
Apabila dugaan pembayaran upah di bawah UMK tersebut terbukti dan tidak termasuk pengecualian yang diperbolehkan, perusahaan dapat dinilai melanggar ketentuan pengupahan. Pembayaran upah di bawah upah minimum pada prinsipnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Dari sisi perlindungan hukum, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara itu, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Terkait pemutusan hubungan kerja dan pemberian kompensasi, pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, status hubungan kerja, perjanjian kerja, serta masa kerja masing-masing pekerja. Berakhirnya masa kontrak maupun tidak tercapainya target pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum dan tidak boleh menghilangkan hak pekerja yang masih wajib dibayarkan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja, Federasi Buruh Kerakyatan (FBK) juga telah mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Karawang untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami 17 pekerja PT Nusantara Sakti.
Langkah tersebut merupakan upaya FBK dalam meminta penanganan terhadap berbagai persoalan yang dipersoalkan para pekerja, mulai dari dugaan PHK sepihak, dugaan pemberangusan serikat pekerja (union busting), intimidasi dan ancaman terhadap pengurus maupun anggota serikat pekerja, dugaan pembayaran upah di bawah UMK, hingga tidak terpenuhinya hak-hak normatif ketenagakerjaan.
FBK berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut sesuai prosedur dan kewenangan hukum yang berlaku. Mereka juga meminta agar seluruh dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif sehingga para pekerja mendapatkan kepastian hukum dan hak-hak ketenagakerjaan yang semestinya diterima.
Federasi Buruh Kerakyatan bersama Serikat Pekerja NSS mendesak agar PT Nusantara Sakti segera menyelesaikan persoalan tersebut secara terbuka dan bertanggung jawab. Mereka meminta perusahaan memberikan kejelasan mengenai dasar PHK, pembayaran kompensasi, penyelesaian hak upah, dugaan pembayaran di bawah UMK, serta pemenuhan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Para pekerja juga berharap pemerintah melalui instansi ketenagakerjaan dapat turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai persoalan tersebut. Mereka meminta agar hak-hak 17 pekerja yang terdampak dapat dipenuhi dan tidak ada tindakan yang merugikan pekerja dalam memperjuangkan hak maupun kebebasan berserikat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak manajemen PT Nusantara Sakti terkait berbagai dugaan dan tuntutan yang disampaikan Serikat Pekerja NSS maupun Federasi Buruh Kerakyatan. Pihak perusahaan diharapkan dapat memberikan penjelasan agar pemberitaan ini memenuhi prinsip keberimbangan.
(Red)
