RAPAT Paripurna (Rapur) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, membahas optimalisasi anggaran strategis dan tata kelola BUMD di Gedung sidang Paripurna DPRD Karawang, dengan agenda
1).Persetujuan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2026,
2).Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD kabupaten Karawang
3). Penyampaian Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapur dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., dihadiri oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., dan Wakil Bupati Karawang H. Maslani. Turut hadir jajaran Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asep Aang Rahmatullah para Staf Ahli, Asisten Daerah, Kepala OPD, Camat, hingga Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Karawang.Ormas, LSM, insan pers
Dalam rapur tersebut, DPRD kabupaten Karawang menyepakati pembentukan dua Pansus prioritas.Jum'at 11/09/2026
Pansus Raperda Perubahan Atas Perda No. 13 Tahun 2023 tentang Desa, yang dirancang untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan desa serta mematangkan persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis daring (online).
Pansus Raperda Transformasi BUMD, yang mengawal perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang menjadi PT Karawang Energi Persada (Perseroda). Langkah restrukturisasi ini bertujuan mewujudkan BUMD berdaya saing tinggi melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang profesional, transparan, akuntabel, dan efisien demi pelayanan publik yang optimal.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., dalam sambutannya menekankan bahwa penyesuaian dokumen penganggaran ini merupakan instrumen krusial agar alokasi fiskal daerah tetap terarah pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
”Keterbatasan fiskal bukan menjadi alasan untuk memperlambat pembangunan. Sebaliknya, keterbatasan fiskal harus menjadi dorongan bagi kita untuk semakin kreatif dalam meningkatkan pendapatan, semakin selektif dalam menentukan prioritas, semakin efisien dalam membelanjakan anggaran, dan semakin kuat dalam memastikan hasil pembangunan,” jelasnya
'Melalui kesepakatan dan pembentukan pansus ini, Pemkab dan DPRD Karawang berkomitmen menjaga stabilitas fiskal sekaligus mempercepat akselerasi pembangunan daerah di tahun berjalan maupun tahun mendatang', pungkasnya
Crwh
