KARAWANG, JagatNusantara.co.id
Satu tahun masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh–H. Maslani, terus menjadi sorotan publik. Evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah tersebut datang dari berbagai kalangan, mulai dari kelompok pemuda hingga pengamat kebijakan publik.
Pengamat kebijakan publik sekaligus praktisi hukum Asep Agustian, SH, MH menilai, hingga satu tahun masa pemerintahan berjalan, arah pembangunan yang dijalankan pasangan Aep–Maslani masih konsisten dengan janji politik yang disampaikan saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menurut Asep, janji politik Aep–Maslani tidak sekadar menjadi komoditas kampanye, melainkan telah dituangkan dalam tagline “Karawang Maju” serta dirumuskan secara resmi dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang.
RPJMD tersebut, kata dia, menjadi pedoman utama arah kebijakan pembangunan daerah selama masa pemerintahan. Dengan demikian, komitmen politik kepala daerah telah terikat dalam dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum dan administratif.
Selain itu, Asep menilai soliditas partai politik koalisi pengusung Aep–Maslani hingga saat ini masih terjaga. Dukungan politik tersebut dinilai berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan program pembangunan daerah.
“Meskipun saya bukan pendukung Aep–Maslani pada Pilkada lalu, dalam menilai kinerja pemerintahan harus objektif. Menurut saya, satu tahun pemerintahan Aep–Maslani masih berada di jalur yang benar,” ujar Asep Agustian, Sabtu (7/2/2026).
Terkait janji politik penggratisan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) bagi sekolah negeri, Asep mengakui bahwa program tersebut saat ini menjadi perhatian dan banyak dipertanyakan masyarakat, terutama melalui media sosial.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa belum terealisasinya program tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai pengingkaran janji politik oleh pemerintah daerah. Asep yang akrab disapa Askun menilai, salah satu faktor utama belum terealisasinya program tersebut adalah adanya pemangkasan Transfer Kas Daerah (TKD) Kabupaten Karawang yang nilainya mencapai lebih dari Rp700 miliar.
Kondisi fiskal tersebut, menurut dia, memaksa Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah program prioritas, termasuk pengadaan buku paket dan LKS gratis.
Di sisi lain, Askun menilai fokus pembangunan sektor pendidikan pada tahun pertama pemerintahan Aep–Maslani masih diarahkan pada pembenahan infrastruktur.
Ia menyebutkan pembangunan ruang kelas baru (RKB), renovasi, serta peremajaan gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Kalau dilihat di lapangan, selain infrastruktur jalan yang semakin membaik, gedung-gedung sekolah yang menjadi kewenangan daerah juga mulai banyak dilakukan peremajaan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Askun menilai satu tahun masa pemerintahan Aep–Maslani masih tergolong singkat untuk menilai keseluruhan realisasi janji politik. Ia menekankan, selama pemerintahan berjalan sesuai rencana dan tetap terbuka terhadap kritik serta masukan, masyarakat diharapkan dapat bersabar menunggu hasil pembangunan yang lebih nyata.
