KARAWANG |JagatNusantara.co.id|
Kericuhan mewarnai pertemuan antara ratusan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Karawang, Senin (1/12/2025). Para pensiunan mendesak pencairan dana kadeudeuh senilai Rp14 juta yang mereka klaim sebagai hak purna bakti sesuai ketentuan sebelumnya.
Ketegangan muncul setelah pengurus KORPRI Karawang menyampaikan bahwa dana organisasi dalam kondisi kosong sehingga tidak mampu memenuhi pembayaran sesuai nilai yang dijanjikan pengurus terdahulu.
Ketua KORPRI Kabupaten Karawang, Asip Suhendar, didampingi Ridwan Salam, secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki cukup dana untuk membayar kadeudeuh sebesar Rp14 juta. Menurut Asip, nihilnya kas merupakan masalah warisan dari pengurus lama.
“Uangnya kurang, tidak ada. Kalau ditanya uangnya ke mana, saya tidak hafal dulunya seperti apa. Saat serah terima, uang tunai limit sama sekali, aset pun belum jelas semuanya,” ujar Asip tegas.
Asip menjelaskan bahwa nilai Rp14 juta merupakan hasil perhitungan kepengurusan sebelumnya yang dinilainya tidak realistis. Ia menyebut terjadi salah hitung sejak awal, terutama karena pemasukan iuran PNS aktif tidak sebanding dengan jumlah pensiunan yang meningkat drastis setiap tahun.
“Dari awal ini bukan menyalahkan yang lama, tapi Rp14 juta ini hitungnya seperti apa? Faktanya, dengan ratusan pensiunan tiap tahun, dananya tidak mencukupi,” kata Asip.
Ia menilai, jika pembayaran dipaksakan tetap di angka Rp14 juta, KORPRI tidak akan mampu menuntaskan tunggakan tersebut sampai kapan pun. Karena itu, pengurus baru menawarkan opsi pembayaran Rp7 juta agar dana dapat bergulir dan pembayaran bisa diselesaikan tahun depan.
“Kalau sekarang dipaksakan Rp14 juta, sampai kapan pun tidak akan kebayar. Dengan opsi Rp7 juta ini, dana masih bisa bergerak,” ujarnya.
Di sisi lain, Ridwan Salam menyoroti buruknya administrasi dan lemahnya transfer data dari pengurus lama. Bukti-bukti setoran iuran disebut sulit ditemukan dan tidak terdokumentasi dengan baik.
“Pembuktian setorannya ada di mana? Itu ada di pengurus lama. Saat kami masuk, kondisinya memang sudah seperti ini,” ungkap Ridwan.
Menjawab kecurigaan para pensiunan yang menduga adanya permainan dana, Asip menegaskan bahwa pihaknya telah menggandeng Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit menyeluruh demi memastikan transparansi aliran dana.
“Makanya kami lakukan pemeriksaan KAP supaya jelas. Dan hasilnya memang tidak ada dana yang cukup,” ujar Asip.
Menurut perhitungan internal KORPRI, diperlukan dana sekitar Rp16 miliar hingga Rp17 miliar untuk melunasi seluruh tunggakan dana kadeudeuh para pensiunan. Asip memperkirakan beban ini akan menurun tahun depan karena jumlah PNS yang akan memasuki masa pensiun diprediksi berkurang.
Terkait ancaman pensiunan yang akan melapor kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), Asip menyatakan bahwa pihaknya siap. Ia menilai langkah itu justru akan membuka fakta kondisi keuangan KORPRI yang sebenarnya.
“Silakan saja dilaporkan. Supaya mereka tahu kondisi sebenarnya bahwa uangnya memang tidak ada,” tegasnya.
Hingga pertemuan ditutup, situasi masih memanas. Para pensiunan menolak tawaran Rp7 juta dan bersikeras mempertahankan nominal Rp14 juta sebagaimana pernah dijanjikan. Mereka berencana mengadu ke DPRD Karawang hingga ke Gubernur KDM.
“Kami menolak Rp7 juta. Tetap Rp14 juta. Kami akan audiensi dengan Dewan lalu ke KDM,” kata Ave, pensiunan Lurah Karawang Wetan.
Seorang pensiunan kepala sekolah dari wilayah Pangkalan mengaku kecewa. Ia merasa sudah puluhan tahun rutin membayar iuran mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000 lewat potongan gaji otomatis. Karena itu, ia menilai pemberian Rp7 juta tidak adil dan tidak masuk akal.
