KARAWANG |JagatNusantara.co.id|Rabu, (26/11/ 2025). Jaringan Masyarakat Peduli Pembangunan (JMPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Karawang pada Selasa siang. Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan agar Bupati Karawang segera menindaklanjuti tuntutan yang sebelumnya telah mereka sampaikan.
Puluhan hingga ratusan massa hadir membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Mereka menyuarakan kekesalan atas lambannya respons pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan pembangunan.
JMPP menilai sejumlah program pembangunan yang dijanjikan pemerintah tidak menunjukkan progres yang memadai. Kondisi ini dianggap merugikan masyarakat yang masih berhadapan dengan banjir, kerusakan jalan, hingga minimnya fasilitas umum.
Massa menegaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan pembangunan bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berimbas langsung pada keselamatan dan kualitas hidup warga. Situasi tersebut menuntut kehadiran pemerintah yang lebih sigap dan bertanggung jawab.
Koordinator JMPP menekankan bahwa aksi ini bukan upaya memusuhi pemerintah daerah. Ia menyatakan JMPP hadir sebagai mitra kritis yang mengawal jalannya pembangunan agar tepat sasaran.
“Kami tidak datang untuk menghambat. Kami mengingatkan agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya di tengah orasi.
Dalam aksi tersebut, massa turut menyoroti dugaan pemborosan anggaran daerah. Mereka menilai sejumlah proyek dalam dua tahun terakhir tidak terlaksana secara efektif dan efisien.
Tanpa audit independen, kata JMPP, publik tidak dapat memastikan apakah dana pembangunan digunakan dengan benar. Ketidakjelasan anggaran ini dianggap membuka ruang bagi penyimpangan.
JMPP juga menyesalkan minimnya ruang dialog transparan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menurut mereka, kebijakan yang disusun tanpa melibatkan warga hanya akan melahirkan keputusan yang tidak menyentuh persoalan dasar.
Seorang perwakilan aksi menyampaikan bahwa masyarakat sering menjadi pihak yang paling dirugikan ketika proyek mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi. “Yang merasakan akibatnya hanya kami, bukan pejabat, bukan kontraktor,” serunya di hadapan massa.
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Meski demikian, massa tetap menyampaikan tuntutannya dengan suara lantang.
Mereka menekankan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan demi menjamin penggunaan anggaran yang bersih dan berpihak kepada publik.
Menutup aksinya, JMPP menegaskan akan terus melakukan aksi lanjutan bila pemerintah daerah tidak memberikan respons konkret. Mereka mendesak Bupati Karawang segera membuka ruang dialog terbuka dan mengambil langkah serius menuntaskan persoalan pembangunan.
(Laporan : Gumilar)
