KARAWANG |JagatNusantara.co.id|
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama pemerintah kabupaten terus mendorong penerapan clean government berbasis digital dan real time.
Salah satu langkah konkretnya adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) berbasis e-voting yang akan digelar di Kabupaten Karawang dan Indramayu.
Sosialisasi sistem e-voting untuk wilayah Karawang digelar di Aula Husni Hamid, Selasa (4/11/2025).
Acara tersebut dihadiri Bupati Karawang Aep Saepulloh, jajaran DPMD provinsi dan kabupaten, serta para kepala desa, lurah, dan camat dari seluruh kecamatan di Karawang.
Bupati Karawang Aep Saepulloh mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat untuk menerapkan sistem digital dalam pilkades sebagai bentuk transparansi dan efisiensi pemerintahan desa.
“Hari ini Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan sosialisasi e-voting sesuai arahan Gubernur. Kami ingin proses demokrasi di desa berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” kata bupati Aep.
Menurut Aep, dua kabupaten di Jawa Barat akan menjadi percontohan penerapan e-voting, yakni Indramayu dan Karawang. Namun, untuk tahap awal jumlah desa yang ikut masih terbatas.
Ia menegaskan, sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman kepada kepala desa, panitia kecamatan, serta perangkat daerah tentang tata cara dan manfaat sistem e-voting.
"Besar harapan saya pelaksanaannya nanti berjalan transparan di Karawang,” paparnya.
Aep juga menambahkan, berbagai kekhawatiran masyarakat terkait sistem baru tersebut telah dijawab oleh DPMD kabupaten dan provinsi.
"Misalnya, kalau nanti sistem e-voting memenangkan seseorang, bagaimana? Kami jelaskan mekanismenya. Sistem ini tidak menggunakan server terpusat, melainkan perangkat tablet di tiap TPS,” jelasnya.
Hasil observasi awal, kata Aep, menunjukkan kesiapan masyarakat cukup tinggi. Dari sembilan kecamatan yang disurvei, sekitar 54 persen dinilai siap melaksanakan e-voting.
Kepala Bidang DPMD Kabupaten Karawang, Saeful, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penerapan e-voting hingga tahap pelaksanaan.
"Bupati sangat concern terhadap pelaksanaan e-voting ini. Kami akan memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami mekanismenya. Tidak ada settingan dalam sistem ini,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMD Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan e-voting pilkades akan dilaksanakan secara serentak dan hasilnya dapat diketahui secara langsung.
“Sesuai edaran, dasar pelaksanaannya ada di peraturan kepala daerah. Provinsi memfasilitasi alat, anggaran, serta aplikasi yang digunakan,” kata Ade.
Ia menambahkan, sistem ini memungkinkan hasil pilkades ditampilkan secara real time di tingkat kecamatan maupun kabupaten.
“Baik di Kecamatan Pedes maupun Cikampek, hasilnya akan muncul secara langsung setelah pemungutan suara selesai,” pungkasnya.
Dengan sistem e-voting, pemerintah berharap proses demokrasi tingkat desa di Jawa Barat dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan bebas dari manipulasi suara, sejalan dengan visi pemerintahan bersih berbasis digital.
