KARAWANG |JagatNusantara.co.id|
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi sebagai respons terhadap tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Karawang bersama masyarakat pada 1 September 2025.
Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin, Wakil Ketua I H. Oma Miharja, Wakil Ketua II Dian Fahrud Jaman, dan Wakil Ketua III Tatang Taufik. Selain itu, turut menandatangani pula para pimpinan tujuh fraksi di DPRD Karawang, pada hari Rabu (3/9/2025).
Enam Poin Utama Pernyataan:
1. Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR RI
DPRD Karawang menolak keras keputusan DPR RI untuk menaikkan gaji dan tunjangan di tengah kesulitan masyarakat. Mereka merekomendasikan pembatalan kebijakan tersebut.
2. Perampasan Aset dan Beban Rakyat
Penolakan terhadap segala bentuk perampasan aset rakyat dan kenaikan pajak yang memberatkan. Rekomendasi untuk mempertahankan hak kepemilikan rakyat atas lahan non-produktif.
3. Tindakan Represif Aparat DPRD mengecam tindakan represif aparat kepolisian dan mendukung penegakan hukum yang adil terkait meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.
4. Penolakan UU Pro-Oligarki Penuntutan pencabutan undang-undang yang menguntungkan elit politik dan korporasi, termasuk Omnibus Law.
5. Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat
Pentingnya peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja, pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan jaminan sosial yang adil.
6. Kedaulatan Rakyat
Penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan elit politik atau oligarki.
“Kami sangat memahami aspirasi mahasiswa dan rakyat. DPRD Karawang bersama rakyat,” kat HES, sapaan akrabnya.
Endang menambahkan bahwa rekomendasi ini akan diteruskan ke pemerintah pusat untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Ia berharap suara dari Karawang dapat menjadi peringatan bagi pengambil kebijakan akan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyatakan bahwa deklarasi ini adalah bukti keseriusan DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. "Apa yang kami deklarasikan sama dengan apa yang digaungkan mahasiswa di forum-forum nasional. Dan deklarasi ini, akan kita serahkan kepada DPR RI hari ini juga, untuk menjadi masukan," pungkasnya.
Pernyataan sikap ini menunjukkan sinergi antara DPRD Karawang dan mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak adil.
(Gumilar)